SEPUTARSULTRA.COM-Pemerintah Kota Baubau secara resmi menerima catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Kamis (30/04/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim,SE menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi dan Pansus LKPJ yang telah bekerja keras menelaah dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam membangun daerah.
Menurutnya, meski menghadapi dinamika anggaran, Kota Baubau berhasil mencatatkan tren positif pada sektor ekonomi dan sosial dimana pada pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai angka 4,48%. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi motor utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 12,70%. Sedangkan untuk angka kemiskinan masyarakat berhasil ditekan dari 7,40% pada tahun sebelumnya menjadi 6,83% di akhir tahun 2025.
Kemudian untuk Pendapatan Daerah tercatat mengalami penyesuaian dari Rp945,7 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, pihaknya memberikan catatan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga -2,31%, yang akan menjadi fokus evaluasi ke depan.
Terkait rekomendasi yang diserahkan DPRD, orang nomor satu di Kota Baubau ini mengungkapkan, masukan tersebut bersifat konstruktif dan akan dijadikan acuan utama dalam perbaikan kinerja birokrasi.”Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus adalah semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah demi mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai pengelolaan keuangan, H Yusran Fahim, SE optimis dapat mempertahankan tren positif. Sebagaimana diketahui, Baubau telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 tahun berturut-turut. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkot masih menunggu rilis resmi hasil audit dari BPK RI.
Wali Kota Baubau mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis. Pihaknya menekankan pembangunan adalah kerja kolektif untuk menjawab aspirasi masyarakat yang terus berkembang. (*)
