SeputarSultra.com, Kendari – Mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menduduki kantor DPRD Kendari menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM. Mereka mengancam melakukan aksi demo dengan massa yang lebih besar jika aspirasinya tidak disampaikan ke pemerintah pusat.
Pantauan detikcom, Selasa (6/9/2022), massa aksi yang tergabung dalam KBM (Keluarga Besar Mahasiswa) Teknik Vokasi melakukan longmarch dari depan Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO) menuju lokasi demo di kantor DPRD Kendari. Mereka berjalan sejauh 5 kilometer.
Sesampainya di lokasi, massa aksi bergabung dengan kelompok massa lain yang sudah datang lebih dulu, yakni PMT (Persatuan Masyarakat Tolaki), KBM UHO. Aksi bakar di depan gedung DPRD Kendari pun dilakukan.
Massa menyuarakan aspirasi lewat orasi menolak kenaikan harga BBM, sembari mendesak agar ketua DPRD Kendari menemui mereka. Massa sempat mengirim perwakilan ke dalam untuk menyampaikan aspirasi.
Namun setelah lama menunggu, massa akhirnya memaksa masuk di dalam gedung DPRD Kendari. Aparat kepolisian yang bertugas mengizinkan massa masuk hingga menduduki kantor DPRD, sambil meneriakkan yel-yel dan lagu perjuangan.
Dalam tuntutannya selain menolak kenaikan BBM, massa aksi juga menyuarakan penolakan atas kenaikan tarif kapal. Kebijakan yang dianggap ditetapkan secara sepihak dinaikkan oleh pihak perusahaan.
“Kenaikan tarif penyeberangan dari Kendari-Wanci, Kendari-Raha, Kendari-Bau Bau dinaikan secara sepihak oleh perusahaan. Landasan kami itu ada di pergub, karena pada dasarnya penaikan tarif lintas penyeberangan itu tidak bisa dinaikkan tarifnya, tanpa ada kordinasi dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini gubernur Sulawesi Tenggara,” ucap ketua BEM Vokasi, Hasriodi, Selasa, (6/9).
Tidak berselang lama, perwakilan DPRD Kendari keluar menemui massa. Mereka diundang masuk di dalam ruangan menyampaikan aspirasi, hingga akhirnya pihak DPRD Kendari akan komitmen meneruskan tuntutan massa ke DPRD Provinsi Sultra, hingga ke Presiden RI dan DPR RI.
“Kami menunggu dari jawaban DPRD Sulawesi Tenggara. Karena surat atau tuntutan kami yang kami masukan tadi, sudah masuk dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Presiden RI dan DPR RI,” tutur Hasriodi.
Namun pihaknya mengancam akan melakukan aksi demo dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tak kunjung ditindaklanjuti.
“Insya Allah, jika tidak ada jawaban, atau tidak ada tanggapan. Maka kami akan turun dengan gelombang masa yang besar,” imbuhnya.
