SEPUTARSULTRA.COM.Ditengah efisiensi anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus mengevaluasi kinera organisasi perangkat daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, rapat tindak lanjut akan terus diintesifkan.
Bahkan, Lembaga Legislatif itu menilai pembentukam Tim Percepatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara langkah tepat untuk mencari solusi terbaik peningkatan PAD. Pembentukan tim tersebut merupakan langkah konkret dan visioner dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi nasional.
Samsul Wiridin mengungkapkan, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan fiskal nasional yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi seluruh potensi daerah harus dilakukan secara terencana, terukur, dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
“Patut kita aprsiasi beberapa OPD seperti Dinas Perhubungan sudah mulai mengenjot retribusi parkir. Pembentukan Tim Percepatan PAD ini. Ini adalah langkah penting agar Buton Utara tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mampu menggali dan mengelola potensi pendapatan daerah secara maksimal,” ujar Samsul Wiridin, 27 Januari 2026
Harus terus berinovasi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi PAD. Ia menilai, peningkatan PAD bukan hanya kebutuhan teknis anggaran, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Akan mengawal penuh kebijakan tersebut, baik dari sisi legislasi maupun pengawasan. Menurutnya, dukungan politik harus diiringi dengan kerja konkret agar kebijakan peningkatan PAD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Peningkatan PAD adalah fondasi utama bagi Buton Utara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Kami di PDI Perjuangan mendukung penuh inisiatif Bupati dalam membentuk tim percepatan ini agar seluruh potensi daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi, dapat dikelola secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Butur memiliki potensi PAD yang besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, perdagangan, hingga perizinan bangunan. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh regulasi yang jelas, sistem pengelolaan yang baik, serta pengawasan yang ketat agar benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD.
Contoh retribusi untuk aslintan belum ada. Ini harus dilengkapi regulasinya. peran petugas pemungut retribusi di lapangan serta sistem pemungutan. “Petugas pemungut retribusi harus diperkuat, baik dari sisi kapasitas maupun pengawasan. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, potensi PAD bisa direalisasikan secara optimal,” ujarnya.
Harus ada kolaborasi kuat antara eksekutif dan legislatif serta dukungan seluruh OPD, Tim Percepatan PAD mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Buton Utara.
“PAD yang kuat akan memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, siap mengawal agar kebijakan ini berjalan konsisten, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Bupati Butur, Afirudin Mathara, sebelumnya menunjuk langsung Wakil Bupati Rahman sebagai Ketua Tim Percepatan Peningkatan PAD. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi perdana tahun 2026 bersama seluruh Kepala OPD di Aula Setda Buton Utara, Senin (05/01/2026).
Penunjukan ini merupakan langkah konkret Pemkab Butur dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, perindustrian, hingga perdagangan.(Adv)
