Bupati Buton Selatan Lantik Pejabat,  Pelayanan dan Kinerja Birokrasi Harus Ditingkatkan

  • Bagikan

‎‎SEPUTARSULTRA.COM-Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios melantik dua pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Batauga, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Dua pejabat yang dilantik yakni dr. Denri Bramanti, S.Ked., sebagai Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Selatan, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD.
‎
‎Selanjutnya, Ama Fatmawaty Ayub, S.E., M.M., dilantik sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buton Selatan.

Prosesi pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) La Ode Harwanto, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, serta jajaran Kepala OPD lingkup Pemkab Buton Selatan.
‎
‎Dalam arahannya, Bupati Buton Selatan menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi pemerintahan untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Bupati berharap kedua pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
‎
‎“Saya berharap saudara-saudari segera menyesuaikan diri, memahami tugas dan tanggung jawab jabatan, lalu langsung bekerja dengan penuh disiplin, integritas, serta profesionalisme,” ujarnya.
‎
‎Secara khusus, Bupati meminta Direktur RSUD untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, baik, dan manusiawi. Sementara Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
‎
‎Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan hasil kerja nyata.
‎
‎“Saya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Evaluasi ini menjadi dasar menilai kapasitas, tanggung jawab, dan kinerja masing-masing pejabat. Setiap pejabat harus siap dievaluasi dan mempertanggungjawabkan amanah jabatan,” tegasnya.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan tahap akhir dari penataan birokrasi. Sejumlah pejabat pada jenjang Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, maupun Pengawas masih akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *